DUALISME LEMBAGA PELAKSANA REDISTRIBUSI TANAH PADA KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DI INDONESIA

Authors

  • Qurrata Ayuni Fakultas Hukum Universitas Indonesia
  • Mira Erwinda Fakultas Hukum Universitas Indonesia
  • Satrio Febriyanto Fakultas Hukum Universitas Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.33331/mhn.v55i1.1137

Keywords:

Dualisme, Lembaga Pelaksana, Redistribusi Tanah, Reforma Agraria

Abstract

Tulisan ini membahas tentang dualisme lembaga pelaksana redistribusi tanah di tingkat nasional, yaitu Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) dan Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria Nasional (TPPRAN). Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis akar permasalahan dan solusi atas dualisme lembaga pelaksana reforma agraria yang jarang diulas karena kebanyakan kajian berfokus pada masalah dampak kebijakan semata. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan regulasi dan historis, tulisan ini memiliki beberapa temuan. Pertama, dualisme lembaga pelaksana redistribusi tanah berakar dari tumpang tindih regulasi karena regulasi landreform tidak kunjung dicabut setelah kemunculan regulasi reforma agraria. Kedua, perbedaan kewenangan kedua lembaga pelaksana redistribusi tanah terletak pada kewenangan TPPRAN yang lebih teknis seperti menentukan lokasi dan menyelesaikan konflik dalam redistribusi tanah. Tulisan ini merekomendasikan integrasi lembaga pelaksana redistribusi tanah melalui perubahan regulasi dengan memasukkan PPL ke dalam Peraturan Presiden No. 62/2023 atau mengubah keseluruhan regulasi dari level undang – undang agar tercipta kesamaan paradigma dalam seluruh pengaturan mengenai reforma agraria.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

  • Qurrata Ayuni, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

    Qurrata Ayuni adalah seorang akademisi dan peneliti hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ia menyelesaikan Sarjana Hukum di Universitas Indonesia (2003-2007) sebagai Mahasiswa Berprestasi II, Master of Conflict and Dispute Resolution di James Cook University, Australia (2010-2011), dan Doktor Hukum di Universitas Indonesia (2018-2022) dengan predikat cumlaude. Ia juga menjadi ASLI Visiting Scholar di National University of Singapore (2023) dan Erasmus Visiting Scholar di Mykolas Romeris University, Lithuania (2025). Karier profesionalnya dimulai sebagai Peneliti di Mahkamah Konstitusi RI (2007-2013). Saat ini, ia menjabat sebagai Staf Pengajar Bidang Hukum Tata Negara dan Program Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) sejak 2017, Koordinator Klinik Hukum dan MBKM FHUI (2023- 2025), serta Ketua Sub-Program Studi Sarjana Kelas Khusus Internasional FHUI (2025-sekarang). Ia juga aktif sebagai Peneliti di Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI dan Redaktur Pelaksana Jurnal Konstitusi dan Demokrasi sejak 2021. Qurrata telah menghasilkan puluhan publikasi ilmiah, termasuk artikel di jurnal nasional dan internasional seperti Jurnal Hukum & Pembangunan, Jurnal Konstitusi, The Journal of Legislative Studies, dan Revista de Investigações Constitucionais. Beberapa karya terpilihnya mencakup “Gagasan Pengadilan Khusus Untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah” yang diterbitkan di Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 48 Nomor 1 (2018); “Kedudukan Hukum Khusus dalam Pengujian Undang- Undang di Mahkamah Konstitusi” di Jurnal Konstitusi Volume 19 Nomor 4 (2022); “Model Pengaturan Kedaruratan Dan Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19” di Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 50 Nomor 2 (2020); “The disappearance of the ‘legislative model’: Indonesian parliament’s experience in response to Covid-19” di The Journal of Legislative Studies Volume 30 Nomor 3 (2024); serta “The fall of Executive Power in Indonesia: the need to strengthen legal arrangements” di Revista de Investigações Constitucionais Volume 12 Nomor 1 (2025). Ia juga aktif sebagai narasumber di berbagai seminar, FGD, dan konferensi internasional, seperti ASLI Annual Conference 2025 dan International Conference on Law and Governance, serta menjadi saksi ahli dalam
    sidang Mahkamah Konstitusi.

  • Mira Erwinda, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

    Mira Erwinda adalah seorang lulusan Program Magister Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di mana ia fokus pada isu hukum teknologi dan regulasi penerbangan sipil. Ia menyelesaikan tesisnya pada tahun 2018 berjudul “Pengaturan Jasa Pengiriman Barang Berbasis Unmanned Aerial Vehicle (UAV) di Indonesia,” yang merupakan penelitian normatif di bawah bimbingan Prof. Edmon Makarim sebagai pembimbing utama dan ko-promotor, serta Brian Amy Prastyo sebagai pembimbing dan penguji, membahas regulasi layanan pengiriman barang melalui drone di negara kepulauan seperti Indonesia, termasuk analisis aturan penyedia layanan elektronik, regulasi UAV internasional dari ICAO, dan potensi aplikasi komersial seperti pengiriman ke daerah terpencil untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Karya ini menyoroti bagaimana teknologi drone dapat mendukung inovasi sipil seperti fotografi udara, jurnalisme, survei, dan pengiriman darurat, meskipun regulasi nasional saat itu masih belum komprehensif. Selain tesisnya, Mira berkolaborasi dengan Brian Amy Prastyo dalam publikasi “Delivery Business Based on Unmanned Aerial Vehicle: Lessons Learned from Indonesia’s Regulations” yang diterbitkan pada tahun 2021, yang mengeksplorasi dampak disrupsi bisnis digital terhadap layanan pengiriman konvensional dan menyimpulkan bahwa undang-undang Indonesia cenderung menyederhanakan bisnis platform online tetapi belum memungkinkan operasi UAV penuh untuk pengiriman barang karena keterbatasan regulasi. Afiliasinya dengan Universitas Indonesia juga tercatat dalam indeks penulis konferensi internasional seperti ICLAVE 2018, di mana ia terlibat dalam diskusi hukum dan tata kelola. Melalui kontribusinya, Mira Erwinda terus memperkaya pemahaman hukum mengenai integrasi teknologi canggih dalam sektor logistik dan penerbangan, dengan penekanan pada adaptasi regulasi nasional terhadap standar global untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

  • Satrio Febriyanto, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

    Satrio Alif Febriyanto adalah seorang Asisten Pengajar di Bidang Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia sekaligus peneliti di Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ia menyelesaikan gelar Sarjana Hukum di Universitas Indonesia (2019- 2023) sebagai Finalis Mahasiswa Berprestasi dan saat ini tengah mengambil program Magister Ilmu Hukum di universitas yang sama sejak Agustus 2024. Karier profesionalnya mencakup peran sebagai Managing Editor di Jurnal Hukum & Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia; Assistant Editor di Jurnal Konstitusi & Demokrasi; Research Assistant di PT. Archipel Advisory Indonesia; dan Staf Unit Klinik Hukum dan MBKM di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Satrio telah menghasilkan berbagai publikasi ilmiah, termasuk artikel di jurnal nasional dan internasional seperti Japhtn-Han, The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies, Contemporary Readings in Law and Social Justice, dan International Conference for Democracy and National Resilience. Beberapa karya terpilihnya mencakup “Napak tilas pemilihan kepala daerah indonesia: korelasi negara hukum yang demokratis dan amandemen uud 1945” yang diterbitkan di Japhtn-Han Volume 2 Nomor 1 (2023); “Panglima Laot and Contributions in Upholding Customary Law in Aceh’s Maritime Regions (Panglima Laot dan Kontribusinya dalam Penegakan Hukum Adat di Perairan Aceh)” di The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies Volume 3 Nomor 1 (2023); “Shifting Approach to Handling the Papua Conflict in Indonesia” di Contemporary Readings in Law and Social Justice Volume 16 Nomor 1 (2024); serta “Models of Simultaneous Elections around the World: The Influence of Government Systems on Election Implementation Methods” di International Conference for Democracy and National Resilience (ICDNR 2023).

References

Downloads

Published

2025-11-13

Issue

Vol. 55 No. 1 (2025): Majalah Hukum Nasional Volume 55 Nomor 1 Tahun 2025

Section

Articles

License

Penulis yang mempublikasikan naskahnya melalui Jurnal Majalah Hukum Nasional menyetujui beberapa hal berikut

  1. Hak Cipta atas naskah-naskah karya ilmiah di dalam Jurnal ini dipegang oleh Penulis.
  2. Penulis menyerahkan hak untuk pertama kali mempublikasi Naskah karya ilmiahnya dan secara bersamaan Penulis memberikan izin/lisensi dengan mengacu pada Creative Commons Attribution License kepada pihak lain untuk menyebarkan karya ilmiahnya tersebut dengan tetap mencantumkan penghargaan bagi penulis dan Jurnal Majalah Hukum Nasional sebagai media Publikasi pertama atas karya tersebut.
  3. Hal-hal yang berkaitan dengan non-eksklusivitas pendistribusian Jurnal yang menerbitkan karya ilmiah penulis dapat diperjanjikan secara terpisah (contoh: permintaan untuk menempatkan karya yang dimaksud pada perpustakaan suatu institusi atau menerbitkannya sebagai buku) dengan Penulis sebagai salah pihak perjanjian dan dengan penghargaan pada Jurnal Majalah Hukum Nasional sebagai media publikasi pertam atas karya dimaksud.
  4. Penulisi dapat dan diharapkan untuk mengumumkan karyanya secara online (misalnya pada Repositori atau pada laman Organisai/Institusinya) sejak sebelum dan selama proses pengumpulan naskah, sebab upaya tersebut dapat meningkatkan pertukaran citasi lebih awal dan dengan cakupan yang lebih luas.
  5. Naskah dan bahan terkait yang diterbitkan melalui Jurnal ini didistribusikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0  (CC BY-SA)

KETENTUAN PRIVASI     

Nama dan surat elektronik yang didaftarkan pada laman Jurnal ini hanya akan digunakan untuk keperluan proses di dalam Jurnal dan dijamin kerahasiaannya dari pihak lain/tujuan lain

How to Cite

DUALISME LEMBAGA PELAKSANA REDISTRIBUSI TANAH PADA KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DI INDONESIA. (2025). Majalah Hukum Nasional, 55(1), 140-158. https://doi.org/10.33331/mhn.v55i1.1137

Most read articles by the same author(s)