PARTICIPATING INTEREST (PI) 10% DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS: TINJAUAN KONSTITUSI EKONOMI SEBAGAI HAK MENGUASAI NEGARA UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33331/mhn.v55i2.1092

Keywords:

Participating Interest 10%, Minyak dan Gas Bumi, Hak Menguasai Negara, Keadilan Fiskal

Abstract

Participating Interest (PI) 10% merupakan kebijakan afirmatif yang diberikan kepada daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas) agar dapat turut serta secara aktif dalam pengelolaan sektor hulu migas melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan PI 10% dalam perspektif konstitusi ekonomi Indonesia, khususnya sebagai manifestasi dari hak menguasai negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PI 10% merupakan bentuk pelaksanaan asas desentralisasi fiskal dalam rangka menjamin keadilan distribusi pengelolaan sumber daya alam antara pusat dan daerah. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan kapasitas BUMD, ketidakharmonisan regulasi teknis, serta belum optimalnya pengawasan pemerintah pusat terhadap efektivitas penggunaan dana PI. Dengan demikian, perlu dilakukan penguatan regulasi dan pengawasan guna memastikan bahwa PI 10% benar-benar menjadi instrumen konstitusional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

  • Abdhy Walid Siagian, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada

    Abdhy Walid Siagian, merupakan lulusan Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan konsentrasi Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam. Pada saat sekarang sedang menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada dengan konsentrasi Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam. Sebelumnya Abdhy telah bergabung sebagai peneliti muda di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Energi Fakultas Hukum Universitas Andalas sejak tahun 2022. Selama masa studi S1 di fakultas hukum, abdhy sudah banyak mengikuti berbagai kegiatan artikel ilmiah, beberapa diantaranya karya yang telah berhasil dipublikasikan: Buku Pegangan yang diterbitkan oleh Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dengan judul “Pemanfaatan Jasa Karbon: Tinjauan Hukum dan Upaya Konservasi Hutan Indonesia”, Prosiding pada Konferensi Nasional Transisi Energi Berkeadilan: Mencapai Ketahanan Ekonomi, Melalui Wawasan Kebangsaan dengan judul Green Economy Jawa Timur: Analisis Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Menuju Akselerasi Ketahanan Energi; Jurnal Nasional dengan judul Towards Alternative Energy Sources: Is it Time to Switch to Nyamplung?; dan Regulation on the Utilization of Carbon Service as a Forest Protection Effort in Indonesia.

  • Muhammd Syammakh Daffa Alghazali , Kementerian Keuangan Republik Indonesia

    Muhammad Syammakh Daffa Alghazali, merupakan lulusan sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan konsentrasi Hukum Internasional. Saat ini berprofesi sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Keuangan. Sebelumnya mempunyai pengalaman sebagai peneliti dan pengacara dalam kurun waktu 2023-2024. Selama masa studi S1 di fakultas hukum, Syammakh banyak mengikuti berbagai kegiatan akademik, mulai dari penulisan karya ilmiah, lomba peradilan semu internasional, hingga penelitian hukum. Dalam penelitian hukum dia membahas berbagai topik, diantaranya: pemberantasan pencucian uang, hukum pemilu dan tata negara; hukum energi dan lingkungan; dan lain-lain.

  • Rozin Falih Alify, Supreme Court of the Republic of Indonesia

    Rozin Falih Alify adalah lulusan Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan konsentrasi Hukum Administrasi Negara. Saat ini ia bekerja sebagai Analis Perkara Peradilan di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebelumnya, Rozin aktif sebagai peneliti muda di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Energi Fakultas Hukum Universitas Andalas sejak tahun 2022. Selama menempuh pendidikan S1, Rozin terlibat dalam berbagai kegiatan akademik, mulai dari organisasi debat dan penulisan hukum, penulisan karya ilmiah, hingga kompetisi debat hukum serta penyusunan legal opinion. Bidang kajian yang menjadi perhatiannya meliputi Hukum Tata Negara, Hukum dan Kebijakan Energi, Hukum Pemilu, serta Hukum Administrasi Negara.

  • Muhammad Kevin Yades, Andalas University

    Muhammad Kevin Yades, meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas pada program kekhususan Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam tahun 2023, dengan predikat cumlaude. Pada saat ini kevin sedang menempuh pendidikan pada Prodi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan konsentrasi Hukum Agraria. Riwayat pekerjaan yang Kevin miliki adalah menjadi Peneliti pada Pusat Kajian Hukum Agraria dan Adat Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Surveyor dalam kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat dan Komunal di Provinsi Kalimantan Tengah (2021), Kalimantan Timur (2023), serta Jawa Barat (2024), kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Andalas. Artikel yang pernah diterbitkan adalah artikel dengan judul “Pengelolaan Hutan Nagari Berdasarkan Skema Perhutanan Sosial Oleh Masyarakat Hukum Adat Di Propinsi Sumatera Barat” yang diterbitkan pada Jurnal Swara Justitia. Penelitian yang lakukan adalah Riset Dampak Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat dan Jambi yang didanai oleh Komunitas
    Konservasi Indonesia Warsi, Policy Research Identifikasi Pemangku Kepentingan dan Perumusan Kebijakan dalam Penyedian Lahan di Sumatera Barat dalam Rangka Percepatan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang didanai oleh PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), dan Buku Pedoman Teknis Penyusunan Tambo Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat Nagari di Sumatera Barat yang didanai oleh Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari.

References

Downloads

Published

2025-12-01

How to Cite

PARTICIPATING INTEREST (PI) 10% DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS: TINJAUAN KONSTITUSI EKONOMI SEBAGAI HAK MENGUASAI NEGARA UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT. (2025). Majalah Hukum Nasional, 55(2), 200-230. https://doi.org/10.33331/mhn.v55i2.1092

Most read articles by the same author(s)