PENGUATAN OTONOMI DAERAH DALAM PENGAWASAN KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERBA PASCA UU NO 2 TAHUN 2025

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33331/mhn.v55i1.1086

Keywords:

Reformulasi, Sentralisasi, Otonomi Daerah

Abstract

Penelitian ini membahas penguatan asas otonomi daerah terhadap sentralisasi pertambangan minerba oleh Pemerintah Pusat terkait fungsi kebijakan (beleid), pengurusan (bestuurdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad). Melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten/Kota kehilangan kelima fungsi tersebut sebagaimana dihapusnya Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 jo Pasal 169 huruf g dan Pasal 178B Undang-Undang No 3 Tahun 2020. Sentralisasi yang berlebihan dapat menimbulkan supremasi kekuasaan, yang berpotensi merusak konstitusionalisme dan beralih menjadi absolutisme. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan analisis pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menyarankan perlunya keterlibatan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam pengawasan kegiatan usaha pertambangan minerba di seluruh Indonesia. Reformulasi pengaturan pertambangan minerba perlu segera dilakukan, sehingga tidak terjadi benturan antara spirit otonomi daerah dengan spirit hilirisasi melalui kebijakan sentralisasi oleh Pemerintah Pusat. Hal ini penting untuk menjaga keselarasan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

  • Bagus Teguh Santoso, Universitas Bhayangkara Surabaya

    Dr. Bagus Teguh Santoso, S.H.,M.H. lahir di Surabaya, 28 Agustus 1990. Penulis menyelesaikan Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2014 serta Pendidikan S2 di Magister Ilmu Hukum pada tahun 2016 Universitas Airlangga dan Pendidikan S3 Doktoral Ilmu Hukum Universitas Airlangga dengan predikat cumlaude. Saat ini penulis merupakan Dosen di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya bidang konsentrasi Hukum Administrasi sejak tahun 2016 dan juga sebagai praktisi sebagai Penasihat Hukum (Pengacara) dari Anggota PERADI. Penulis merupakan anggota Asosiasi Pengajar HTN-HAN Indonesia. Juga aktif mempublikasikan artikelnya setiap tahun pada jurnal-jurnal terakreditasi milik Lembaga negara di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta. Beberapa jurnal diantaranya adalah Challenging Government Overreach, The use of Gijzeling Against Individuals Disobeying Court Orders Qualifying as Contempt of Court, Optimalisasi Peran Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Kewenangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Jo. Perma Nomor 4 Tahun 2015, Upaya Pencegahan Perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan Yang Berakibat Merugikan Keuangan
    Negara Melalui Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah, Upaya Paksa (Dwang Middelen) dalam Dugaan Terjadinya Tindak Pidana bagi Penyidik, dll.

  • Anisa Kurniatul Azizah, Universitas Bhayangkara Surabaya

    Anisa Kurniatul Azizah, S.AP.,M.AP, lahir di Sumenep. Penulis menyelesaikan Pendidikan S1 di Fakultas Ilmu Sosial prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2014 serta Pendidikan S2 di Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2016. Saat ini penulis merupakan Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bhayangkara Surabaya bidang konsentrasi Ilmu Administrasi Publik. Penulis aktif mempublikasikan artikelnya setiap tahun pada jurnal-jurnal terakreditasi milik Lembaga negara di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta. Beberapa jurnal diantaranya Juridical Analysis of Cryptocurrency Transaction on The Binance Market in Terms of Commodity Futures Trading Regulatory Agency Regulations, Penguatan Peran Bumdes Dalam Pemanfaatan Sampah Menjadi Bahan Bakar Dalam Rangka Mendukung Program Pemerintah Mewujudkan Green Economy, Abuse of Authority by The Regional Government for The Construction of National Roads, The Role of TPQ Teachers in Obtaining Protection and Fulfillment of Rights as Professionals, The Role of Village-Owned Enterprises (Bumdes) in Achieving a Green Economy through Waste Banks in Transforming Waste to Diesel Energy, dll.

References

Downloads

Published

2025-11-13

Issue

Vol. 55 No. 1 (2025): Majalah Hukum Nasional Volume 55 Nomor 1 Tahun 2025

Section

Articles

License

Penulis yang mempublikasikan naskahnya melalui Jurnal Majalah Hukum Nasional menyetujui beberapa hal berikut

  1. Hak Cipta atas naskah-naskah karya ilmiah di dalam Jurnal ini dipegang oleh Penulis.
  2. Penulis menyerahkan hak untuk pertama kali mempublikasi Naskah karya ilmiahnya dan secara bersamaan Penulis memberikan izin/lisensi dengan mengacu pada Creative Commons Attribution License kepada pihak lain untuk menyebarkan karya ilmiahnya tersebut dengan tetap mencantumkan penghargaan bagi penulis dan Jurnal Majalah Hukum Nasional sebagai media Publikasi pertama atas karya tersebut.
  3. Hal-hal yang berkaitan dengan non-eksklusivitas pendistribusian Jurnal yang menerbitkan karya ilmiah penulis dapat diperjanjikan secara terpisah (contoh: permintaan untuk menempatkan karya yang dimaksud pada perpustakaan suatu institusi atau menerbitkannya sebagai buku) dengan Penulis sebagai salah pihak perjanjian dan dengan penghargaan pada Jurnal Majalah Hukum Nasional sebagai media publikasi pertam atas karya dimaksud.
  4. Penulisi dapat dan diharapkan untuk mengumumkan karyanya secara online (misalnya pada Repositori atau pada laman Organisai/Institusinya) sejak sebelum dan selama proses pengumpulan naskah, sebab upaya tersebut dapat meningkatkan pertukaran citasi lebih awal dan dengan cakupan yang lebih luas.
  5. Naskah dan bahan terkait yang diterbitkan melalui Jurnal ini didistribusikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0  (CC BY-SA)

KETENTUAN PRIVASI     

Nama dan surat elektronik yang didaftarkan pada laman Jurnal ini hanya akan digunakan untuk keperluan proses di dalam Jurnal dan dijamin kerahasiaannya dari pihak lain/tujuan lain

How to Cite

PENGUATAN OTONOMI DAERAH DALAM PENGAWASAN KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERBA PASCA UU NO 2 TAHUN 2025 . (2025). Majalah Hukum Nasional, 55(1), 26-57. https://doi.org/10.33331/mhn.v55i1.1086

Most read articles by the same author(s)