IDENTITAS KONSTITUSIONAL DAN PENALARAN PERBANDINGAN KONSTITUSI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DOI:
https://doi.org/10.33331/vb2mph05Keywords:
Perbandingan Konstitusi, Identitas Konstitusional, Pertimbangan Hukum, Mahkamah KonstitusiAbstract
Hakim konstitusi di Indonesia semakin sering merujuk konstitusi asing dan instrumen internasional ketika menafsirkan UUD NRI 1945. Praktik tersebut menimbulkan persoalan mengenai batas metodologis dan legitimasinya di hadapan kedaulatan hukum serta identitas konstitusional. Dalam artikel ini disajikan hasil penelitian atas tiga putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan Nomor 90/ PUU-XXI/2023, Nomor 005/PUU-IV/2006, dan Nomor 065/PUU-II/2004, yang dipilih berdasarkan variasi intensitas rujukan asing, variasi fungsi argumentatifnya, serta rentang waktu yang mewakili tiga fase kelembagaan Mahkamah. Penulis menggunakan pendekatan socio-legal yang membaca penalaran hakim bersama konteks kelembagaan, politik, dan budaya hukum yang melingkupinya, dengan constitutional identity dan abusive constitutional borrowing sebagai kerangka penilaian. Penulis berpendapat bahwa perbandingan konstitusi oleh hakim baru memperoleh legitimasi apabila memenuhi empat syarat kumulatif yaitu rasionalitas, transparansi, relevansi, dan kesesuaian konstitusional.
Downloads
References
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Febriansyah Ramadhan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Penulis yang mempublikasikan naskahnya melalui Jurnal Majalah Hukum Nasional menyetujui beberapa hal berikut
- Hak Cipta atas naskah-naskah karya ilmiah di dalam Jurnal ini dipegang oleh Penulis.
- Penulis menyerahkan hak untuk pertama kali mempublikasi Naskah karya ilmiahnya dan secara bersamaan Penulis memberikan izin/lisensi dengan mengacu pada Creative Commons Attribution License kepada pihak lain untuk menyebarkan karya ilmiahnya tersebut dengan tetap mencantumkan penghargaan bagi penulis dan Jurnal Majalah Hukum Nasional sebagai media Publikasi pertama atas karya tersebut.
- Hal-hal yang berkaitan dengan non-eksklusivitas pendistribusian Jurnal yang menerbitkan karya ilmiah penulis dapat diperjanjikan secara terpisah (contoh: permintaan untuk menempatkan karya yang dimaksud pada perpustakaan suatu institusi atau menerbitkannya sebagai buku) dengan Penulis sebagai salah pihak perjanjian dan dengan penghargaan pada Jurnal Majalah Hukum Nasional sebagai media publikasi pertam atas karya dimaksud.
- Penulisi dapat dan diharapkan untuk mengumumkan karyanya secara online (misalnya pada Repositori atau pada laman Organisai/Institusinya) sejak sebelum dan selama proses pengumpulan naskah, sebab upaya tersebut dapat meningkatkan pertukaran citasi lebih awal dan dengan cakupan yang lebih luas.
- Naskah dan bahan terkait yang diterbitkan melalui Jurnal ini didistribusikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA)
KETENTUAN PRIVASI
Nama dan surat elektronik yang didaftarkan pada laman Jurnal ini hanya akan digunakan untuk keperluan proses di dalam Jurnal dan dijamin kerahasiaannya dari pihak lain/tujuan lain



.png)
.png)


