ARAH KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM KERANGKA SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA

Authors

  • Odie Faiz Guslan BPHN Kementerian Hukum

DOI:

https://doi.org/10.33331/v505t162

Keywords:

Kebijakan Hukum Pidana, Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Teknologi Informasi

Abstract

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya merupakan upaya rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan melalui instrumen hukum pidana. Upaya tersebut diwujudkan melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System), yaitu kesatuan sistem yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta dokumen hukum. Penelitian bertujuan mengkaji arah kebijakan hukum pidana dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pertanyaan penelitian yang dikaji meliputi bagaimana arah kebijakan hukum pidana dalam penyelenggaraan SPPT-TI setelah berlakunya KUHAP 2025 serta kebutuhan pengaturan SPPT-TI dalam menjamin integrasi antarlembaga, pelindungan data pribadi, keamanan siber, dan akuntabilitas. Hasil analisis normatif menunjukkan bahwa SPPT-TI secara normatif diarahkan untuk mengintegrasikan sistem informasi antarlembaga penegak hukum guna mempercepat penanganan perkara sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, kerangka penyelenggaraannya masih membutuhkan penguatan pada harmonisasi regulasi, standardisasi dan interoperabilitas data, tata kelola akses, pelindungan data pribadi, serta keamanan siber. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pengaturan pelaksana yang secara tegas mengatur tata kelola data, pembagian kewenangan, standar pertukaran data, mekanisme keamanan, serta akuntabilitas lintas lembaga.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Downloads

Published

2026-11-21

How to Cite

ARAH KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM KERANGKA SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA. (2026). Majalah Hukum Nasional, 56(1), 159-179. https://doi.org/10.33331/v505t162