ARAH KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM KERANGKA SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA
DOI:
https://doi.org/10.33331/v505t162Keywords:
Kebijakan Hukum Pidana, Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Teknologi InformasiAbstract
Kebijakan hukum pidana pada dasarnya merupakan upaya rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan melalui instrumen hukum pidana. Upaya tersebut diwujudkan melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System), yaitu kesatuan sistem yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta dokumen hukum. Penelitian bertujuan mengkaji arah kebijakan hukum pidana dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pertanyaan penelitian yang dikaji meliputi bagaimana arah kebijakan hukum pidana dalam penyelenggaraan SPPT-TI setelah berlakunya KUHAP 2025 serta kebutuhan pengaturan SPPT-TI dalam menjamin integrasi antarlembaga, pelindungan data pribadi, keamanan siber, dan akuntabilitas. Hasil analisis normatif menunjukkan bahwa SPPT-TI secara normatif diarahkan untuk mengintegrasikan sistem informasi antarlembaga penegak hukum guna mempercepat penanganan perkara sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, kerangka penyelenggaraannya masih membutuhkan penguatan pada harmonisasi regulasi, standardisasi dan interoperabilitas data, tata kelola akses, pelindungan data pribadi, serta keamanan siber. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pengaturan pelaksana yang secara tegas mengatur tata kelola data, pembagian kewenangan, standar pertukaran data, mekanisme keamanan, serta akuntabilitas lintas lembaga.
Downloads
References
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Odie Faiz Guslan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Penulis yang mempublikasikan naskahnya melalui Jurnal Majalah Hukum Nasional menyetujui beberapa hal berikut
- Hak Cipta atas naskah-naskah karya ilmiah di dalam Jurnal ini dipegang oleh Penulis.
- Penulis menyerahkan hak untuk pertama kali mempublikasi Naskah karya ilmiahnya dan secara bersamaan Penulis memberikan izin/lisensi dengan mengacu pada Creative Commons Attribution License kepada pihak lain untuk menyebarkan karya ilmiahnya tersebut dengan tetap mencantumkan penghargaan bagi penulis dan Jurnal Majalah Hukum Nasional sebagai media Publikasi pertama atas karya tersebut.
- Hal-hal yang berkaitan dengan non-eksklusivitas pendistribusian Jurnal yang menerbitkan karya ilmiah penulis dapat diperjanjikan secara terpisah (contoh: permintaan untuk menempatkan karya yang dimaksud pada perpustakaan suatu institusi atau menerbitkannya sebagai buku) dengan Penulis sebagai salah pihak perjanjian dan dengan penghargaan pada Jurnal Majalah Hukum Nasional sebagai media publikasi pertam atas karya dimaksud.
- Penulisi dapat dan diharapkan untuk mengumumkan karyanya secara online (misalnya pada Repositori atau pada laman Organisai/Institusinya) sejak sebelum dan selama proses pengumpulan naskah, sebab upaya tersebut dapat meningkatkan pertukaran citasi lebih awal dan dengan cakupan yang lebih luas.
- Naskah dan bahan terkait yang diterbitkan melalui Jurnal ini didistribusikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA)
KETENTUAN PRIVASI
Nama dan surat elektronik yang didaftarkan pada laman Jurnal ini hanya akan digunakan untuk keperluan proses di dalam Jurnal dan dijamin kerahasiaannya dari pihak lain/tujuan lain



.png)
.png)


