REKONSEPTUALISASI KEDAULATAN HUKUM INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN KORUPSI TRANSNASIONAL

Authors

  • Imam Sahroni Darmawan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.33331/bfh2p219

Keywords:

Kedaulatan Hukum, Korupsi Transnasional, Identitas Nasional, Asset Recovery, Kerja Sama Internasional

Abstract

Korupsi yang melampaui batas yurisdiksi negara menunjukkan keterbatasan paradigma kedaulatan hukum yang bersifat absolut, terutama melalui pelarian aset, penggunaan perusahaan cangkang, dan hambatan kerja sama hukum internasional. Penelitian ini mengkaji konsep kedaulatan hukum Indonesia dalam penanggulangan korupsi transnasional serta merumuskan reformulasi politik hukum yang mampu memperkuat identitas hukum nasional. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan normatif, disharmonisasi regulasi, hambatan implementasi, dan fragmentasi kelembagaan yang melemahkan pemulihan aset lintas yurisdiksi. Penelitian ini menawarkan Adaptive Legal Sovereignty Against Transnational Corruption (ALSATC) melalui lima pilar: Adaptive Sovereignty, Collaborative Enforcement, Integrated Asset Recovery, Digital Anti-Corruption Governance, dan National Identity Protection. Secara praktis, ALSATC memberi arah reformasi melalui penguatan rezim perampasan aset, bantuan hukum timbal balik, koordinasi pemulihan aset antarlembaga, dan registri beneficial ownership digital, dengan tetap menempatkan supremasi hukum nasional sebagai batas harmonisasi internasional.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Downloads

Published

2026-11-21

How to Cite

REKONSEPTUALISASI KEDAULATAN HUKUM INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN KORUPSI TRANSNASIONAL. (2026). Majalah Hukum Nasional, 56(1), 40-72. https://doi.org/10.33331/bfh2p219