REKONSEPTUALISASI KEDAULATAN HUKUM INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN KORUPSI TRANSNASIONAL
DOI:
https://doi.org/10.33331/bfh2p219Keywords:
Kedaulatan Hukum, Korupsi Transnasional, Identitas Nasional, Asset Recovery, Kerja Sama InternasionalAbstract
Korupsi yang melampaui batas yurisdiksi negara menunjukkan keterbatasan paradigma kedaulatan hukum yang bersifat absolut, terutama melalui pelarian aset, penggunaan perusahaan cangkang, dan hambatan kerja sama hukum internasional. Penelitian ini mengkaji konsep kedaulatan hukum Indonesia dalam penanggulangan korupsi transnasional serta merumuskan reformulasi politik hukum yang mampu memperkuat identitas hukum nasional. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan normatif, disharmonisasi regulasi, hambatan implementasi, dan fragmentasi kelembagaan yang melemahkan pemulihan aset lintas yurisdiksi. Penelitian ini menawarkan Adaptive Legal Sovereignty Against Transnational Corruption (ALSATC) melalui lima pilar: Adaptive Sovereignty, Collaborative Enforcement, Integrated Asset Recovery, Digital Anti-Corruption Governance, dan National Identity Protection. Secara praktis, ALSATC memberi arah reformasi melalui penguatan rezim perampasan aset, bantuan hukum timbal balik, koordinasi pemulihan aset antarlembaga, dan registri beneficial ownership digital, dengan tetap menempatkan supremasi hukum nasional sebagai batas harmonisasi internasional.
Downloads
References
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Imam Sahroni Darmawan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Penulis yang mempublikasikan naskahnya melalui Jurnal Majalah Hukum Nasional menyetujui beberapa hal berikut
- Hak Cipta atas naskah-naskah karya ilmiah di dalam Jurnal ini dipegang oleh Penulis.
- Penulis menyerahkan hak untuk pertama kali mempublikasi Naskah karya ilmiahnya dan secara bersamaan Penulis memberikan izin/lisensi dengan mengacu pada Creative Commons Attribution License kepada pihak lain untuk menyebarkan karya ilmiahnya tersebut dengan tetap mencantumkan penghargaan bagi penulis dan Jurnal Majalah Hukum Nasional sebagai media Publikasi pertama atas karya tersebut.
- Hal-hal yang berkaitan dengan non-eksklusivitas pendistribusian Jurnal yang menerbitkan karya ilmiah penulis dapat diperjanjikan secara terpisah (contoh: permintaan untuk menempatkan karya yang dimaksud pada perpustakaan suatu institusi atau menerbitkannya sebagai buku) dengan Penulis sebagai salah pihak perjanjian dan dengan penghargaan pada Jurnal Majalah Hukum Nasional sebagai media publikasi pertam atas karya dimaksud.
- Penulisi dapat dan diharapkan untuk mengumumkan karyanya secara online (misalnya pada Repositori atau pada laman Organisai/Institusinya) sejak sebelum dan selama proses pengumpulan naskah, sebab upaya tersebut dapat meningkatkan pertukaran citasi lebih awal dan dengan cakupan yang lebih luas.
- Naskah dan bahan terkait yang diterbitkan melalui Jurnal ini didistribusikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA)
KETENTUAN PRIVASI
Nama dan surat elektronik yang didaftarkan pada laman Jurnal ini hanya akan digunakan untuk keperluan proses di dalam Jurnal dan dijamin kerahasiaannya dari pihak lain/tujuan lain



.png)
.png)


