PENGUATAN PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN MELALUI REKONSTRUKSI PENGATURAN ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

Authors

  • Ahmad Haris Junaidi Badan Pembinaan Hukum Nasional
  • Dr. Irsyaf

DOI:

https://doi.org/10.33331/x1j8zd19

Keywords:

Analisis dan Evaluasi Hukum, Pemantauan dan Peninjauan, Ex Post Regulatory Evaluation, Evaluasi Regulasi

Abstract

Evaluasi pasca pembentukan peraturan merupakan bagian penting dalam menjaga efektivitas dan relevansi regulasi. Dalam sistem hukum Indonesia, fungsi tersebut berkembang melalui Analisis dan Evaluasi Hukum dan Pemantauan dan Peninjauan, tetapi hubungan keduanya belum dirumuskan secara jelas. Persoalan juga terlihat dalam Pasal 97C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang menggunakan nomenklatur Analisis dan Evaluasi untuk merujuk pada ketentuan harmonisasi rancangan peraturan. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan kedua mekanisme tersebut dan merumuskan rekonstruksi pengaturannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, historis, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisis dan Evaluasi Hukum merupakan evaluasi ex post dengan ruang lingkup lebih luas, sedangkan Pemantauan dan Peninjauan merupakan mekanisme khusus terhadap pelaksanaan Undang-Undang. Rekonstruksi diperlukan dengan memperjelas hubungan keduanya dalam Pasal 95A dan menyesuaikan Pasal 97C agar mengatur harmonisasi. Penguatan tersebut perlu didukung fungsi koordinatif Kementerian Hukum dalam standardisasi, konsolidasi data, penjaminan mutu, dan tindak lanjut hasil evaluasi.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Downloads

Published

2026-11-21

How to Cite

PENGUATAN PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN MELALUI REKONSTRUKSI PENGATURAN ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM. (2026). Majalah Hukum Nasional, 56(1), 142-158. https://doi.org/10.33331/x1j8zd19