PENGUATAN PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN MELALUI REKONSTRUKSI PENGATURAN ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
DOI:
https://doi.org/10.33331/x1j8zd19Keywords:
Analisis dan Evaluasi Hukum, Pemantauan dan Peninjauan, Ex Post Regulatory Evaluation, Evaluasi RegulasiAbstract
Evaluasi pasca pembentukan peraturan merupakan bagian penting dalam menjaga efektivitas dan relevansi regulasi. Dalam sistem hukum Indonesia, fungsi tersebut berkembang melalui Analisis dan Evaluasi Hukum dan Pemantauan dan Peninjauan, tetapi hubungan keduanya belum dirumuskan secara jelas. Persoalan juga terlihat dalam Pasal 97C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang menggunakan nomenklatur Analisis dan Evaluasi untuk merujuk pada ketentuan harmonisasi rancangan peraturan. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan kedua mekanisme tersebut dan merumuskan rekonstruksi pengaturannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, historis, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisis dan Evaluasi Hukum merupakan evaluasi ex post dengan ruang lingkup lebih luas, sedangkan Pemantauan dan Peninjauan merupakan mekanisme khusus terhadap pelaksanaan Undang-Undang. Rekonstruksi diperlukan dengan memperjelas hubungan keduanya dalam Pasal 95A dan menyesuaikan Pasal 97C agar mengatur harmonisasi. Penguatan tersebut perlu didukung fungsi koordinatif Kementerian Hukum dalam standardisasi, konsolidasi data, penjaminan mutu, dan tindak lanjut hasil evaluasi.
Downloads
References
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Ahmad Haris Junaidi, Dr. Irsyaf

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Penulis yang mempublikasikan naskahnya melalui Jurnal Majalah Hukum Nasional menyetujui beberapa hal berikut
- Hak Cipta atas naskah-naskah karya ilmiah di dalam Jurnal ini dipegang oleh Penulis.
- Penulis menyerahkan hak untuk pertama kali mempublikasi Naskah karya ilmiahnya dan secara bersamaan Penulis memberikan izin/lisensi dengan mengacu pada Creative Commons Attribution License kepada pihak lain untuk menyebarkan karya ilmiahnya tersebut dengan tetap mencantumkan penghargaan bagi penulis dan Jurnal Majalah Hukum Nasional sebagai media Publikasi pertama atas karya tersebut.
- Hal-hal yang berkaitan dengan non-eksklusivitas pendistribusian Jurnal yang menerbitkan karya ilmiah penulis dapat diperjanjikan secara terpisah (contoh: permintaan untuk menempatkan karya yang dimaksud pada perpustakaan suatu institusi atau menerbitkannya sebagai buku) dengan Penulis sebagai salah pihak perjanjian dan dengan penghargaan pada Jurnal Majalah Hukum Nasional sebagai media publikasi pertam atas karya dimaksud.
- Penulisi dapat dan diharapkan untuk mengumumkan karyanya secara online (misalnya pada Repositori atau pada laman Organisai/Institusinya) sejak sebelum dan selama proses pengumpulan naskah, sebab upaya tersebut dapat meningkatkan pertukaran citasi lebih awal dan dengan cakupan yang lebih luas.
- Naskah dan bahan terkait yang diterbitkan melalui Jurnal ini didistribusikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA)
KETENTUAN PRIVASI
Nama dan surat elektronik yang didaftarkan pada laman Jurnal ini hanya akan digunakan untuk keperluan proses di dalam Jurnal dan dijamin kerahasiaannya dari pihak lain/tujuan lain



.png)
.png)


