PRINSIP FREE, PRIOR AND INFORMED CONSENT (FPIC) SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP BAGI SUKU ANAK DALAM DI JAMBI
DOI:
https://doi.org/10.33331/hdeate56Keywords:
FPIC, Hak Asasi Manusia, Lingkungan Hidup, Masyarakat Adat, Suku Anak DalamAbstract
Suku Anak Dalam (SAD) merupakan masyarakat hukum adat di Provinsi Jambi yang memiliki keterkaitan erat dengan hutan sebagai tempat tinggal, sumber penghidupan, serta bagian dari identitas budaya mereka. Perkembangan pembangunan, khususnya melalui alih fungsi lahan dan eksploitasi sumber daya hutan telah menimbulkan berbagai konflik agraria dan kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap pemenuhan hak atas lingkungan hidup bagi masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak atas lingkungan hidup bagi Suku Anak Dalam serta mengkaji penerapan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) sebagai model perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, jurnal, serta instrumen hukum internasional terkait masyarakat adat dan lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas lingkungan hidup bagi Suku Anak Dalam belum terlaksana secara optimal, yang tercermin dari konflik agraria, keterbatasan keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dan lemahnya perlindungan wilayah adat. Secara normatif, FPIC belum diatur secara komprehensif dalam hukum nasional, terutama mengenai prosedur, kedudukan persetujuan atau penolakan masyarakat adat, serta konsekuensi hukumnya. Penelitian ini menawarkan model FPIC melalui identifikasi masyarakat dan wilayah adat, pemberian informasi, konsultasi adat, persetujuan atau penolakan, dokumentasi, pengawasan, serta mekanisme keberatan dan pemulihan.
Downloads
References
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Syai Saladin Usman, Ndaru Widiya Anggraini, Tamara Adriani Powa, Rezky Rahmania, Meri Yarni

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Penulis yang mempublikasikan naskahnya melalui Jurnal Majalah Hukum Nasional menyetujui beberapa hal berikut
- Hak Cipta atas naskah-naskah karya ilmiah di dalam Jurnal ini dipegang oleh Penulis.
- Penulis menyerahkan hak untuk pertama kali mempublikasi Naskah karya ilmiahnya dan secara bersamaan Penulis memberikan izin/lisensi dengan mengacu pada Creative Commons Attribution License kepada pihak lain untuk menyebarkan karya ilmiahnya tersebut dengan tetap mencantumkan penghargaan bagi penulis dan Jurnal Majalah Hukum Nasional sebagai media Publikasi pertama atas karya tersebut.
- Hal-hal yang berkaitan dengan non-eksklusivitas pendistribusian Jurnal yang menerbitkan karya ilmiah penulis dapat diperjanjikan secara terpisah (contoh: permintaan untuk menempatkan karya yang dimaksud pada perpustakaan suatu institusi atau menerbitkannya sebagai buku) dengan Penulis sebagai salah pihak perjanjian dan dengan penghargaan pada Jurnal Majalah Hukum Nasional sebagai media publikasi pertam atas karya dimaksud.
- Penulisi dapat dan diharapkan untuk mengumumkan karyanya secara online (misalnya pada Repositori atau pada laman Organisai/Institusinya) sejak sebelum dan selama proses pengumpulan naskah, sebab upaya tersebut dapat meningkatkan pertukaran citasi lebih awal dan dengan cakupan yang lebih luas.
- Naskah dan bahan terkait yang diterbitkan melalui Jurnal ini didistribusikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA)
KETENTUAN PRIVASI
Nama dan surat elektronik yang didaftarkan pada laman Jurnal ini hanya akan digunakan untuk keperluan proses di dalam Jurnal dan dijamin kerahasiaannya dari pihak lain/tujuan lain



.png)
.png)


