KONSTRUKSI YURIDIS PENINJAUAN PERATURAN MENTERI MELALUI SINKRONISASI DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKSEKUTIF DALAM KERANGKA BADAN REGULASI NASIONAL
DOI:
https://doi.org/10.33331/xat39c13Keywords:
Peraturan Menteri, Hiper-regulasi, Sinkronisasi, Peninjauan Regulasi, Badan Regulasi NasionalAbstract
Penelitian ini menganalisis peninjauan Peraturan Menteri dalam sistem presidensial Indonesia dengan membedakan secara tegas persoalan legalitas, koherensi kebijakan, dan dampak regulasi. Hiper-regulasi tidak dipahami semata-mata dari banyaknya Peraturan Menteri, melainkan dari indikator tumpang tindih pengaturan, konflik norma, beban regulasi, dan ketidakefektifan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Menteri yang memenuhi Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan regeling yang kekuatan mengikatnya bergantung pada sumber kewenangan dan kesesuaiannya dengan peraturan yang lebih tinggi; sedangkan beleidsregel memiliki karakter hukum yang berbeda. RPJMN dan RKP ditempatkan sebagai parameter policy coherence dan regulatory planning, bukan ukuran legalitas. Penelitian menawarkan model peninjauan melalui Badan Regulasi Nasional berbasis tiga parameter: legal conformity, policy coherence, dan regulatory impact.
Downloads
References
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Yono Sugi Anom Darmawan, Michael Ganda Manarsar Hutajulu S.H.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Penulis yang mempublikasikan naskahnya melalui Jurnal Majalah Hukum Nasional menyetujui beberapa hal berikut
- Hak Cipta atas naskah-naskah karya ilmiah di dalam Jurnal ini dipegang oleh Penulis.
- Penulis menyerahkan hak untuk pertama kali mempublikasi Naskah karya ilmiahnya dan secara bersamaan Penulis memberikan izin/lisensi dengan mengacu pada Creative Commons Attribution License kepada pihak lain untuk menyebarkan karya ilmiahnya tersebut dengan tetap mencantumkan penghargaan bagi penulis dan Jurnal Majalah Hukum Nasional sebagai media Publikasi pertama atas karya tersebut.
- Hal-hal yang berkaitan dengan non-eksklusivitas pendistribusian Jurnal yang menerbitkan karya ilmiah penulis dapat diperjanjikan secara terpisah (contoh: permintaan untuk menempatkan karya yang dimaksud pada perpustakaan suatu institusi atau menerbitkannya sebagai buku) dengan Penulis sebagai salah pihak perjanjian dan dengan penghargaan pada Jurnal Majalah Hukum Nasional sebagai media publikasi pertam atas karya dimaksud.
- Penulisi dapat dan diharapkan untuk mengumumkan karyanya secara online (misalnya pada Repositori atau pada laman Organisai/Institusinya) sejak sebelum dan selama proses pengumpulan naskah, sebab upaya tersebut dapat meningkatkan pertukaran citasi lebih awal dan dengan cakupan yang lebih luas.
- Naskah dan bahan terkait yang diterbitkan melalui Jurnal ini didistribusikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA)
KETENTUAN PRIVASI
Nama dan surat elektronik yang didaftarkan pada laman Jurnal ini hanya akan digunakan untuk keperluan proses di dalam Jurnal dan dijamin kerahasiaannya dari pihak lain/tujuan lain



.png)
.png)


