PROSPEK PENERAPAN SISTEM DISTRIK THE FIRST PAST THE POST DALAM PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS DEMOKRASI INDONESIA

  • Ilham Fajar Septian Universitas Padjadjaran
  • Muldan Halim Pratama Universitas Padjadjaran
DOI: https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.91
Keywords: Daftar PR, Pemilihan Umum, Sistem Distrik, Sistem Proporsional, The First Past The Post (FPTP)

Abstract

Pemilihan umum (pemilu) adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi. Dalam menjalankan pemilu tersebut, dibutuhkan sistem pemilu yang menunjang berjalannya demokrasi dan sesuai dengan karakteristik negara tersebut. Indonesia saat ini menerapkan sistem pemilu proporsional daftar PR terbuka. Sistem proporsional ini diberlakukan semenjak Indonesia merdeka yang telah diwariskan Belanda. Akan tetapi, dalam pelaksanaanya hingga saat ini, sistem ini dikritik karena berbagai alasan, utamanya dalam membangun relasi antara wakil dan konstituennya. Oleh karena hal tersebut, sejak reformasi, aspirasi-aspirasi untuk menerapkan sistem distrik the first past the post (FPTP) sudah digaungkan. Artikel ini bertujuan untuk membahas bagaimana prospek penerapan sistem tersebut di Indonesia dan dampaknya bagi kualitas demokrasi Indonesia jika diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, komparatif, dan deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan kesimpulan bahwa sistem FPTP mempunyai prospek untuk diterapkan dalam Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia karena mampu menyelesaikan masalah-masalah perwakilan yang ada. Selain itu, dampak terhadap kualitas demokrasi Indonesia dari sistem ini adalah berdampak positif berupa meningkatkan relasi antara wakil dan konstituennya, tetapi juga bisa berdampak negatif berupa tidak terwakilinya suara-suara masyarakat dalam distrik yang memilih partai dengan sedikit basis dukungan dalam daerah tersebut.

Author Biographies

Ilham Fajar Septian, Universitas Padjadjaran

Ilham Fajar Septian, lahir di Bandung. Saat ini tercatat sebagai Mahasiswa Kekhususan Tata Negara jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Penulis pernah aktif sebagai staf Departemen Kajian Strategis BEM Kema Unpad Kabinet Arkananta (2017). Penulis kerap mengikuti kompetisi mahasiswa hukum antara lain sebagai Delegasi FH Unpad untuk Lomba Debat Dipenogoro Law Fair (2017), Juara 1 Debat Konstitusi MPR Regional Jawa Barat, dan saat ini sedang mengikuti Constitutional Moot Court Competition Piala Mahkamah Konstitusi 2019.

Muldan Halim Pratama, Universitas Padjadjaran

Muldan Halim Pratama, lahir di Bandung. Saat ini tercatat sebagai Mahasiswa Kekhususan Tata Negara jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Semasa jenjang menegah atas, penulis aktif mengikuti kompetisi di bidang kepenulisan dan beberapa kali keluar sebagai juara, antara lain Juara 1 LKTI Pelajar/Sosial STAIN Kudus (2015), Juara 1 LKIP Pesta Sains Nasional IPB (2015), dan Juara 2 LKTI Direktorat Perpustakaan UII (2015). Semenjak duduk di bangku kuliah, penulis aktif mengikuti kegiatan sosial dan organisasi. Penulis tercatat pernah mengikuti program Ekspedisi Nusantara Jaya Pelayaran Jawa Timur (2017), menjadi Staf Biro Humas dan Alumni BEM Kema Unpad Kabinet Purwadaksi (2016), Staf Departemen Kajian Strategis BEM Kema Unpad Kabinet Arkananta (2017), dan Kepala UKMF Keluarga Mahasiswa Islam (Gamasis) FH Unpad (2018). Saat ini penulis aktif sebagai Kepala Departemen Kajian Strategis BEM Kema Unpad Kabinet Mahakarya (2019). Penulis memiliki ketertarikan terhadap isu hukum, politik dan dunia Islam

Published
2019-07-30
How to Cite
Septian, I. F., & Pratama, M. H. (2019). PROSPEK PENERAPAN SISTEM DISTRIK THE FIRST PAST THE POST DALAM PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS DEMOKRASI INDONESIA. Majalah Hukum Nasional, 49(1), 1-28. https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.91
Issue
Vol. 49 No. 1 (2019): Majalah Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 2019
Section
Articles

Penulis yang mempublikasikan naskahnya melalui Jurnal Majalah Hukum Nasional menyetujui beberapa hal berikut

  1. Hak Cipta atas naskah-naskah karya ilmiah di dalam Jurnal ini dipegang oleh Penulis.
  2. Penulis menyerahkan hak untuk pertama kali mempublikasi Naskah karya ilmiahnya dan secara bersamaan Penulis memberikan izin/lisensi dengan mengacu pada Creative Commons Attribution License kepada pihak lain untuk menyebarkan karya ilmiahnya tersebut dengan tetap mencantumkan penghargaan bagi penulis dan Jurnal Majalah Hukum Nasional sebagai media Publikasi pertama atas karya tersebut.
  3. Hal-hal yang berkaitan dengan non-eksklusivitas pendistribusian Jurnal yang menerbitkan karya ilmiah penulis dapat diperjanjikan secara terpisah (contoh: permintaan untuk menempatkan karya yang dimaksud pada perpustakaan suatu institusi atau menerbitkannya sebagai buku) dengan Penulis sebagai salah pihak perjanjian dan dengan penghargaan pada Jurnal Majalah Hukum Nasional sebagai media publikasi pertam atas karya dimaksud.
  4. Penulisi dapat dan diharapkan untuk mengumumkan karyanya secara online (misalnya pada Repositori atau pada laman Organisai/Institusinya) sejak sebelum dan selama proses pengumpulan naskah, sebab upaya tersebut dapat meningkatkan pertukaran citasi lebih awal dan dengan cakupan yang lebih luas.
  5. Naskah dan bahan terkait yang diterbitkan melalui Jurnal ini didistribusikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0  (CC BY-SA)

KETENTUAN PRIVASI     

Nama dan surat elektronik yang didaftarkan pada laman Jurnal ini hanya akan digunakan untuk keperluan proses di dalam Jurnal dan dijamin kerahasiaannya dari pihak lain/tujuan lain