KONSTITUSIONALITAS PEMBERLAKUAN PERPPU PEMILUKADA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENUNDAAN PEMILUKADA SERENTAK TAHUN 2020

(The Constitutional Basis of Government Regulation in Lieu of Law on Regional General Election and its Implication on the Postponement of Simultaneous Regional General Election 2020)

  • Farida Azzahra Fakultas Hukum Universitas Indonesia
  • Aloysius Eka Kurnia Fakultas Hukum Universitas Indonesia
DOI: https://doi.org/10.33331/mhn.v50i2.70
Keywords: Perppu, Pemilukada, Konstitusi

Abstract

Peraturan perundang-undangan terkait Pemilu di Indonesia saat ini belum mengatur mengenai kewenangan KPU untuk menunda pelaksanaan Pemilukada serentak serta menetapkan jadwal Pemilihan ulang. Adapun meski Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 melegitimasi penundaan penyelenggaraan Pemilukada akibat terjadinya sebuah bencana, namun Undang-Undang a quo tidak menjelaskan perihal lembaga mana yang berwenang menunda penyelenggaraan Pemilukada jika bencana yang dimaksud adalah bencana nasional. Atas hal tersebut, Presiden melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2020 telah mengeluarkan dasar hukum guna mengatur kewenangan KPU dalam menunda dan menetapkan jadwal pelaksanaan Pemilukada serentak. Untuk itu, penelitian ini bermaksud untuk meneliti konstitusionalitas Perppu tersebut beserta implikasinya terhadap pelaksanaan Pemilukada. Permasalahan yang akan ditinjau dalam penelitian ini akan menyangkut persoalan mengenai bagaimana kedudukan KPU dalam pelaksanaan Pemilukada di Indonesia serta bagaimana konstitusionalitas Perppu tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberlakuan Perppu tersebut merupakan bentuk upaya mencegah terjadinya kekosongan hukum dalam penyelenggaraan Pemilukada di tengah situasi penyebaran Covid-19. Hal ini berlaku konstitusional dan bukan merupakan bentuk intervensi pemerintah terhadap kemandirian lembaga negara.

Author Biographies

Farida Azzahra, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Farida Azzahra, S.H. saat ini merupakan mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan peminatan Hukum Kenegaraan. Sebelumnya, Farida menamatkan Studi S1 dari Universitas Krisnadwipayana. Farida pernah bekerja sebagai penulis di media JejakParlemen.id (2018) dan juga pernah mengikuti program magang sebagai Staf Analis Kebijakan Bidang Pemerintahan di DPRD Provinsi DKI Jakarta (2019). Saat ini, Farida aktif di kegiatan kemahasiswaan kampus dan menjabat sebagai Ketua Departemen Jurnal dan Pengabdian Masyarakat Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia. Selain itu, Farida juga aktif terlibat sebagai peneliti di Organisasi non Pemerintah, Indonesia Berbicara.

Aloysius Eka Kurnia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Aloysius Eka Kurnia, S.H. saat ini merupakan mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan peminatan Hukum Kenegaraan. Eka menamatkan Studi S1 dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2018. Eka pernah bekerja sebagai asisten advokat di Lokataru Law and Human Rights Office (2018), asisten advokat di Kantor Hukum Maruarar Siahaan and Partners (2019), dan juga melaksanakan magang sebagai Staf Analis Kebijakan Bidang Pemerintahan di DPRD Provinsi DKI Jakarta (2019). Saat ini Eka bekerja sebagai asisten dosen di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Published
2020-12-15
How to Cite
Azzahra, F., & Kurnia, A. E. (2020). KONSTITUSIONALITAS PEMBERLAKUAN PERPPU PEMILUKADA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENUNDAAN PEMILUKADA SERENTAK TAHUN 2020: (The Constitutional Basis of Government Regulation in Lieu of Law on Regional General Election and its Implication on the Postponement of Simultaneous Regional General Election 2020). Majalah Hukum Nasional, 50(2), 241-260. https://doi.org/10.33331/mhn.v50i2.70
Issue
Vol. 50 No. 2 (2020): Majalah Hukum Nasional Volume 50 Nomor 2 Tahun 2020
Section
Articles

Copyright (c) 2020 Farida Azzahra, Aloysius Eka Kurnia

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Penulis yang mempublikasikan naskahnya melalui Jurnal Majalah Hukum Nasional menyetujui beberapa hal berikut

  1. Hak Cipta atas naskah-naskah karya ilmiah di dalam Jurnal ini dipegang oleh Penulis.
  2. Penulis menyerahkan hak untuk pertama kali mempublikasi Naskah karya ilmiahnya dan secara bersamaan Penulis memberikan izin/lisensi dengan mengacu pada Creative Commons Attribution License kepada pihak lain untuk menyebarkan karya ilmiahnya tersebut dengan tetap mencantumkan penghargaan bagi penulis dan Jurnal Majalah Hukum Nasional sebagai media Publikasi pertama atas karya tersebut.
  3. Hal-hal yang berkaitan dengan non-eksklusivitas pendistribusian Jurnal yang menerbitkan karya ilmiah penulis dapat diperjanjikan secara terpisah (contoh: permintaan untuk menempatkan karya yang dimaksud pada perpustakaan suatu institusi atau menerbitkannya sebagai buku) dengan Penulis sebagai salah pihak perjanjian dan dengan penghargaan pada Jurnal Majalah Hukum Nasional sebagai media publikasi pertam atas karya dimaksud.
  4. Penulisi dapat dan diharapkan untuk mengumumkan karyanya secara online (misalnya pada Repositori atau pada laman Organisai/Institusinya) sejak sebelum dan selama proses pengumpulan naskah, sebab upaya tersebut dapat meningkatkan pertukaran citasi lebih awal dan dengan cakupan yang lebih luas.
  5. Naskah dan bahan terkait yang diterbitkan melalui Jurnal ini didistribusikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0  (CC BY-SA)

KETENTUAN PRIVASI     

Nama dan surat elektronik yang didaftarkan pada laman Jurnal ini hanya akan digunakan untuk keperluan proses di dalam Jurnal dan dijamin kerahasiaannya dari pihak lain/tujuan lain