PERLUASAN YURISDIKSI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA BERDASARKAN PRINSIP UNIVERSALITAS

  • Reni Putri Anggraeni Universitas Jember
  • Ahmad Alveyn Sulthony Ananda Universitas Jember
DOI: https://doi.org/10.33331/mhn.v54i2.396
Keywords: Pengadilan Hak Asasi Manusia, Yurisdiksi Universal, Penegakan HAM Internasional

Abstract

Pasal 5 UU Pengadilan HAM menjadi bukti bahwa Indonesia belum menjadi pendukung aktif penegakan HAM secara universal. Ketentuan pasal ini menutup akses masyarakat internasional yang hendak meminta keadilan HAM melalui Indonesia. Orientasi penelitian ini adalah menguraikan urgensi perluasan yurisdiksi pengadilan HAM Indonesia dan menemukan rekonstruksi terhadap penegakan pelanggaran HAM. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, UU Pengadilan HAM di Indonesia masih belum inklusif dalam menindak setiap pelaku kejahatan HAM yang menabrak amanat UUD NRI 1945 dalam memberikan perlindungan HAM untuk setiap orang tanpa terkecuali serta mereduksi asas universalitas penegakan HAM. Selain itu, perlu adanya rekonstruksi Pengadilan HAM di Indonesia dengan memperluas yurisdiksi kewenangan untuk mengadili setiap pelaku kejahatan HAM tanpa memperhatikan batas teritorial dan kewarganegaraan melalui amandemen UU Pengadilan HAM.

Author Biographies

Reni Putri Anggraeni, Universitas Jember

Reni Putri Anggaraeni merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Adapun artikel ilmiah yang pernah terbit di antaranya:
1. Anggraeni, R. P., Ananda, A. A. S., & Haryanto, N. F. (2023). Gagasan Pengadilan Maritim Dalam Tata Hukum Indonesia: Integrasi Pengadilan Perikanan Dan Mahkamah Pelayaran Sebagai Pembaharuan Hukum. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 12(3).
2. Ananda, A. A. S., & Anggraeni, R. P. (2022). Urgensi Perluasan Kewenangan Ombudsman Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Maladministrasi Perizinan Daerah. Jurnal Anti Korupsi, 12(1), 1-20.
3. Yunita, F. T., Umami, A. B., Ananda, A. A. S., & Anggraeni, R. P. (2021). Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial di Indonesia: Perspektif Konstitusional dan Kontekstual. Jurnal Kajian Konstitusi, 1(1), 1-32.
4. Zahro, V., Anggraeni, R. P., & Taniady, V. (2020). Internalisasi Nilai Kebudayaan Lokal Bugis (Sipakatau, Sipakalebbi, Dan Sipakainge). Pakar Pendidikan, 18(1), 35-45.
5. Taniady, V., Riwayanti, N. W., Anggraeni, R. P., Ananda, A. A. S., & Disemadi, H. S. (2020). PHK Dan Pandemi Covid-19: Suatu Tinjauan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan Di Indonesia. Jurnal Yustisiabel, 4(2), 97-117.

Ahmad Alveyn Sulthony Ananda, Universitas Jember

Ahmad Alveyn Sulthony Ananda merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Berikut adalah beberapa artikel yang pernah diterbitkan:
1. Anggraeni, R. P., Ananda, A. A. S., & Haryanto, N. F. (2023). Gagasan Pengadilan Maritim Dalam Tata Hukum Indonesia: Integrasi Pengadilan Perikanan Dan Mahkamah Pelayaran Sebagai Pembaharuan Hukum. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 12(3).
2. Ananda, A. A. S., & Anggraeni, R. P. (2022). Urgensi Perluasan Kewenangan Ombudsman Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Maladministrasi Perizinan Daerah. Jurnal Anti Korupsi, 12(1), 1-20.
3. Yunita, F. T., Umami, A. B., Ananda, A. A. S., & Anggraeni, R. P. (2021). Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial di Indonesia: Perspektif Konstitusional dan Kontekstual. Jurnal Kajian Konstitusi, 1(1), 1-32.
4. Taniady, V., Riwayanti, N. W., Anggraeni, R. P., Ananda, A. A. S., & Disemadi, H. S. (2020). PHK Dan Pandemi Covid-19: Suatu Tinjauan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan Di Indonesia. Jurnal Yustisiabel, 4(2), 97-117.

Published
2024-12-28
How to Cite
Anggraeni, R. P., & Ananda, A. A. S. (2024). PERLUASAN YURISDIKSI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA BERDASARKAN PRINSIP UNIVERSALITAS. Majalah Hukum Nasional, 54(2), 259-282. https://doi.org/10.33331/mhn.v54i2.396
Issue
Vol. 54 No. 2 (2024): Majalah Hukum Nasional Volume 54 Nomor 2 Tahun 2024
Section
Articles

Copyright (c) 2024 Reni Putri Anggraeni, Ahmad Alveyn Sulthony Ananda

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Penulis yang mempublikasikan naskahnya melalui Jurnal Majalah Hukum Nasional menyetujui beberapa hal berikut

  1. Hak Cipta atas naskah-naskah karya ilmiah di dalam Jurnal ini dipegang oleh Penulis.
  2. Penulis menyerahkan hak untuk pertama kali mempublikasi Naskah karya ilmiahnya dan secara bersamaan Penulis memberikan izin/lisensi dengan mengacu pada Creative Commons Attribution License kepada pihak lain untuk menyebarkan karya ilmiahnya tersebut dengan tetap mencantumkan penghargaan bagi penulis dan Jurnal Majalah Hukum Nasional sebagai media Publikasi pertama atas karya tersebut.
  3. Hal-hal yang berkaitan dengan non-eksklusivitas pendistribusian Jurnal yang menerbitkan karya ilmiah penulis dapat diperjanjikan secara terpisah (contoh: permintaan untuk menempatkan karya yang dimaksud pada perpustakaan suatu institusi atau menerbitkannya sebagai buku) dengan Penulis sebagai salah pihak perjanjian dan dengan penghargaan pada Jurnal Majalah Hukum Nasional sebagai media publikasi pertam atas karya dimaksud.
  4. Penulisi dapat dan diharapkan untuk mengumumkan karyanya secara online (misalnya pada Repositori atau pada laman Organisai/Institusinya) sejak sebelum dan selama proses pengumpulan naskah, sebab upaya tersebut dapat meningkatkan pertukaran citasi lebih awal dan dengan cakupan yang lebih luas.
  5. Naskah dan bahan terkait yang diterbitkan melalui Jurnal ini didistribusikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0  (CC BY-SA)

KETENTUAN PRIVASI     

Nama dan surat elektronik yang didaftarkan pada laman Jurnal ini hanya akan digunakan untuk keperluan proses di dalam Jurnal dan dijamin kerahasiaannya dari pihak lain/tujuan lain