QUO VADIS REGULASI KAMPANYE PARTAI POLITIK MELALUI MEDIA SOSIAL: PERMASALAHAN DAN FORMULASI

DOI: https://doi.org/10.33331/mhn.v54i1.388
Keywords: Kampanye, Partai Politik, Pemilihan Umum, Media Sosial

Abstract

Pengaruh media sosial yang tidak terkendali, tidak diatur oleh algoritma dapat muncul kapan saja, bahkan di masa tenang pemilu, potensial dikategorikan sebagai pelanggaran masa kampanye partai politik (parpol). Artikel ini menjawab beberapa pertanyaan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pertama, bagaimana praktik kampanye parpol di media sosial, dan apa dampaknya terhadap hasil pemilu? Kedua, permasalahan hukum apa saja yang muncul dari praktik kampanye parpol di media sosial? Ketiga, bagaimana seharusnya regulasi kampanye di media sosial oleh parpol dirumuskan? Artikel ini menemukan bahwa aturan kampanye pemilu yang ada saat ini harus mencakup individu-individu yang sangat mendukung peserta pemilu tertentu dan terus-menerus mengunggah ekspresi politik di akun media sosialnya selama kampanye. Artikel ini menilai, regulasi penguatan kewenangan Badan Pengawas pemilu (BAWASLU) dalam menegakkan aturan masa kampanye di media sosial, berupa wewenang untuk menghapus konten kampanye di media sosial yang melanggar aturan masa kampanye.

Author Biographies

Moch. Marsa Taufiqurrohman, Universitas Padjadjaran

Moch. Marsa Taufiqurrohman menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Jember pada tahun 2021, dan pendidikan S2 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada tahun 2024. Penulis adalah seorang sarjana hukum dengan berbagai prestasi dan pengalaman. Penulis berpengalaman sebagai asisten peneliti dengan bekerja di penelitian hukum. Saat ini Penulis bekerja sebagai Legal Counsel di Transsion Indonesia, grup perusahaan yang menaungi merek telepon seluler Infinix, Tecno, dan Itel. Selama beberapa tahun terakhir, Penulis juga beberapa kali mempresentasikan makalah di konferensi internasional, dan telah berkontribusi pada jurnal ilmiah nasional dan internasional. Beberapa karya yang telah ditulis oleh Penulis antara lain: Illicit Cigarette Trade in Indonesia: Trends and Analysis from the Recent Judgments, Sriwijaya Law Review, Vol. 8 Issue 1, January 2024; The Francovich Principle as the Basis of State Responsibility for Laborer Loss Due to Company Bankruptcy, Yustisia, Vol. 12 Issue 3, December 2023 (SCOPUS); Adopting Osman Warning in Indonesia: An Effort to Protect Potential Victims of Crime Target, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 11 Issue 3, November 2022; The Use of Necessitas Non-Habet Legem and Wederspanningheid in Law Enforcement for Covid-19 Vaccination in Indonesia, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 21 Issue 4, December 2021; Limiting the Legality of Determining Suspects in Indonesia Pre-Trial System | Indonesia Law Review, Vol. 11 Issue 2, August 2021, Djokosoetono Research Center (DRC) Faculty of Law University of Indonesia (SCOPUS); Examining Recall of the House Member: How Does It Impact on Eradicating Corruption in Indonesia? Lentera
Hukum Journal Vol. 7 Issue 1, April 2020 (SCOPUS).

Muh. Yusril, Universitas Jember

Muh Yusril Lahir di Masamba, 06 Maret Tahun 1999. Penulis adalah seorang lulusan baru Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Jember. Ia memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Jember pada tahun 2024. Selama studinya, ia aktif dalam organisasi mahasiswa dan memiliki minat khusus dalam penelitian hukum yang berfokus pada konsep-konsep hukum ketatanegaraan, dengan harapan untuk terlibat dalam penelitian lebih lanjut di masa depan.

Published
2024-12-27
How to Cite
Taufiqurrohman, M. M., & Yusril, M. (2024). QUO VADIS REGULASI KAMPANYE PARTAI POLITIK MELALUI MEDIA SOSIAL: PERMASALAHAN DAN FORMULASI. Majalah Hukum Nasional, 54(1), 103-126. https://doi.org/10.33331/mhn.v54i1.388
Issue
Vol. 54 No. 1 (2024): Majalah Hukum Nasional Volume 54 Nomor 1 Tahun 2024
Section
Articles

Copyright (c) 2024 Moch. Marsa Taufiqurrohman, Muh. Yusril

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Penulis yang mempublikasikan naskahnya melalui Jurnal Majalah Hukum Nasional menyetujui beberapa hal berikut

  1. Hak Cipta atas naskah-naskah karya ilmiah di dalam Jurnal ini dipegang oleh Penulis.
  2. Penulis menyerahkan hak untuk pertama kali mempublikasi Naskah karya ilmiahnya dan secara bersamaan Penulis memberikan izin/lisensi dengan mengacu pada Creative Commons Attribution License kepada pihak lain untuk menyebarkan karya ilmiahnya tersebut dengan tetap mencantumkan penghargaan bagi penulis dan Jurnal Majalah Hukum Nasional sebagai media Publikasi pertama atas karya tersebut.
  3. Hal-hal yang berkaitan dengan non-eksklusivitas pendistribusian Jurnal yang menerbitkan karya ilmiah penulis dapat diperjanjikan secara terpisah (contoh: permintaan untuk menempatkan karya yang dimaksud pada perpustakaan suatu institusi atau menerbitkannya sebagai buku) dengan Penulis sebagai salah pihak perjanjian dan dengan penghargaan pada Jurnal Majalah Hukum Nasional sebagai media publikasi pertam atas karya dimaksud.
  4. Penulisi dapat dan diharapkan untuk mengumumkan karyanya secara online (misalnya pada Repositori atau pada laman Organisai/Institusinya) sejak sebelum dan selama proses pengumpulan naskah, sebab upaya tersebut dapat meningkatkan pertukaran citasi lebih awal dan dengan cakupan yang lebih luas.
  5. Naskah dan bahan terkait yang diterbitkan melalui Jurnal ini didistribusikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0  (CC BY-SA)

KETENTUAN PRIVASI     

Nama dan surat elektronik yang didaftarkan pada laman Jurnal ini hanya akan digunakan untuk keperluan proses di dalam Jurnal dan dijamin kerahasiaannya dari pihak lain/tujuan lain