POTENSI PELANGGARAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DALAM POLITIK HUKUM KEWARGANEGARAAN INDONESIA
Abstract
Pemilihan Umum pada hakikatnya merupakan katalisator untuk mengukur kualitas demokrasi suatu negara. Oleh karena itulah, penyelenggaraan Pemilu harus didasarkan pada asas-asas yang tercantum dalam konstitusi antara lain langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Akan tetapi, esensi keadilan dalam Pemilu tidak berjalan secara optimal dikarenakan adanya potensi munculnya fraud voters dalam Pemilu yang diakibatkan oleh administrasi status kewarganegaraan Indonesia yang kurang optimal. Kondisi ini secara normatif akan berdampak terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Oleh karena itulah diperlukan rekonstruksi pengaturan terkait hukum pemilu dan kewarganegaraan Indonesia sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran penyelenggaraan Pemilu. Pertanyaan penelitian dalam artikel ini adalah apakah terdapat potensi pelanggaran pelaksanaan pemilihan umum dalam politik hukum kewarganegaraan
Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Hipotesis dalam penelitian ini adalah terjadi potensi pelanggaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu yang diakibatkan lemahnya administrasi hukum kewarganegaraan Indonesia.
Copyright (c) 2023 Ahmad Gelora Mahardika
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Penulis yang mempublikasikan naskahnya melalui Jurnal Majalah Hukum Nasional menyetujui beberapa hal berikut
- Hak Cipta atas naskah-naskah karya ilmiah di dalam Jurnal ini dipegang oleh Penulis.
- Penulis menyerahkan hak untuk pertama kali mempublikasi Naskah karya ilmiahnya dan secara bersamaan Penulis memberikan izin/lisensi dengan mengacu pada Creative Commons Attribution License kepada pihak lain untuk menyebarkan karya ilmiahnya tersebut dengan tetap mencantumkan penghargaan bagi penulis dan Jurnal Majalah Hukum Nasional sebagai media Publikasi pertama atas karya tersebut.
- Hal-hal yang berkaitan dengan non-eksklusivitas pendistribusian Jurnal yang menerbitkan karya ilmiah penulis dapat diperjanjikan secara terpisah (contoh: permintaan untuk menempatkan karya yang dimaksud pada perpustakaan suatu institusi atau menerbitkannya sebagai buku) dengan Penulis sebagai salah pihak perjanjian dan dengan penghargaan pada Jurnal Majalah Hukum Nasional sebagai media publikasi pertam atas karya dimaksud.
- Penulisi dapat dan diharapkan untuk mengumumkan karyanya secara online (misalnya pada Repositori atau pada laman Organisai/Institusinya) sejak sebelum dan selama proses pengumpulan naskah, sebab upaya tersebut dapat meningkatkan pertukaran citasi lebih awal dan dengan cakupan yang lebih luas.
- Naskah dan bahan terkait yang diterbitkan melalui Jurnal ini didistribusikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA)
KETENTUAN PRIVASI
Nama dan surat elektronik yang didaftarkan pada laman Jurnal ini hanya akan digunakan untuk keperluan proses di dalam Jurnal dan dijamin kerahasiaannya dari pihak lain/tujuan lain