PENERAPAN SISTEM E-VOTING PADA ERA SOCIETY 5.0 SEBAGAI HASIL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 147/PUU-VII/2009

Authors

  • Andri Setiawan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

DOI:

https://doi.org/10.33331/mhn.v53i1.217

Keywords:

Pemilu, E-Voting, Society 5.0

Abstract

Perjalanan panjang penyelenggaraan Pemilu telah menghantarkan Indonesia pada sistem pemilihan yang langsung dilaksanakan oleh rakyat. Namun, dalam prakteknya Pemilu menyajikan berbagai problematika yang berkaitan dengan permasalahan database daftar pemilih, besarnya anggaran, serta lambatnya proses penghitungan dan tabulasi data hasil perhitungan suara. Seiring perkembangan kehidupan masyarakat yang memasuki era Society 5.0, dimana setiap pekerjaan manusia akan ditunjang oleh teknologi informasi seperti big data, teknologi robot, artificial intelligence (AI), cloud computing, system integration, cyber security, hingga internet of things (IoT). Salah satu alternatif untuk memperbaiki sistem Pemilu konvensional yakni menggunakan Pemilu berbasis elektronik (e-voting). Hal tersebut juga berangkat dari Putusan MK No.147/PUU-VII/2009 yang memperbolehkan pelaksanaan e-voting. Dengan menggunakan metode penelitian empiris normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), kasus (case approach) dan perbandingan (comparative approach), artikel ini berupaya untuk mendiskusikan bagaimana peluang penerapan e-voting di Indonesia berdasarkan Putusan MK No.147/PUU-VII/2009 sebagai bentuk implementasi era Society 5.0. Hal ini akan diperkuat dengan perbandingan dengan Negara India, Brazil dan Estonia yang telah menyelenggarakan e-voting terlebih dahulu, maka Indonesia diyakini dapat berkesempatan melaksanakan hal yang sama.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

  • Andri Setiawan, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

    Andri Setiawan, S.H. menyelesaikan studi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Saat ini bekerja sebagai Analis Hukum Ahli Pertama pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. Beberapa karya tulis ilmiah yang pernah dipublikasikan adalah:
     2021, Urgensi Penerapan Constitutional Complaint di Indonesia: Suatu Kajian Hak Asasi Manusia – Jurnal PUSKAPSI Law Review Vol. 1 Issue II Desember 2021.
     2021, Kekuatan Mengikat Putusan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah UndangUndang oleh Mahkamah Agung - Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 18 No. 1 Maret 2021.
     2021, Pancasila Sebagai Nilai Dasar Anti Korupsi dalam Penanganan Covid-19 - Buku Pancasila Menuju Satu Abad Kemerdekaan.

References

Downloads

Published

2023-12-14

Issue

Vol. 53 No. 1 (2023): Majalah Hukum Nasional Volume 53 Nomor 1 Tahun 2023

Section

Articles

License

Penulis yang mempublikasikan naskahnya melalui Jurnal Majalah Hukum Nasional menyetujui beberapa hal berikut

  1. Hak Cipta atas naskah-naskah karya ilmiah di dalam Jurnal ini dipegang oleh Penulis.
  2. Penulis menyerahkan hak untuk pertama kali mempublikasi Naskah karya ilmiahnya dan secara bersamaan Penulis memberikan izin/lisensi dengan mengacu pada Creative Commons Attribution License kepada pihak lain untuk menyebarkan karya ilmiahnya tersebut dengan tetap mencantumkan penghargaan bagi penulis dan Jurnal Majalah Hukum Nasional sebagai media Publikasi pertama atas karya tersebut.
  3. Hal-hal yang berkaitan dengan non-eksklusivitas pendistribusian Jurnal yang menerbitkan karya ilmiah penulis dapat diperjanjikan secara terpisah (contoh: permintaan untuk menempatkan karya yang dimaksud pada perpustakaan suatu institusi atau menerbitkannya sebagai buku) dengan Penulis sebagai salah pihak perjanjian dan dengan penghargaan pada Jurnal Majalah Hukum Nasional sebagai media publikasi pertam atas karya dimaksud.
  4. Penulisi dapat dan diharapkan untuk mengumumkan karyanya secara online (misalnya pada Repositori atau pada laman Organisai/Institusinya) sejak sebelum dan selama proses pengumpulan naskah, sebab upaya tersebut dapat meningkatkan pertukaran citasi lebih awal dan dengan cakupan yang lebih luas.
  5. Naskah dan bahan terkait yang diterbitkan melalui Jurnal ini didistribusikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0  (CC BY-SA)

KETENTUAN PRIVASI     

Nama dan surat elektronik yang didaftarkan pada laman Jurnal ini hanya akan digunakan untuk keperluan proses di dalam Jurnal dan dijamin kerahasiaannya dari pihak lain/tujuan lain

How to Cite

PENERAPAN SISTEM E-VOTING PADA ERA SOCIETY 5.0 SEBAGAI HASIL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 147/PUU-VII/2009. (2023). Majalah Hukum Nasional, 53(1), 49-72. https://doi.org/10.33331/mhn.v53i1.217